DABIQ 12 - ARTIKEL
ALIANSI AL-QA’IDAH DI SYAM (BAGIAN 5, TAMAT)
Semenjak de-"Islamisasi" oleh nasionalis Shahawat “islam” di mulai, -faksi yang memiliki loyalitas terhadap Thawaghit Arab dan Turki- tidak ada bulan yang berlalu tanpa deklarasi nasionalisme dan demokrasi yang dirilis oleh sekutu al-Qa'idah di Syam ini. Thawaghit telah diperintahkan oleh tentara salib untuk menekan Shahawat agar terus menerus mengumumkan pengakuannya sehingga bantuan militer dan non-militer terus mengalir untuk mereka baik untuk mendapatkan dukungan politik internasional ataupun bantuan tentara salib dari udara.
Pengakuan itu tidak akan berakhir, dengan demikian kemurtadan mereka akan semakin menjadi-jadi dan lebih terang-terangan sehingga tidak ada lagi yang meragukannya, bahkan Murji’ah yang paling menyimpang sekalipun[1]. hal itu telah mencapai titik dimana setiap seorang dalam Jabhah Jaulani telah menyadari bahwa sekutunya terlalu memalukan untuk terus didukung secara terbuka[2]. Dengan demikian aliansi yang terdahulu dilengserkan, diremehkan, atau diabaikan, sampai pada titik dimana Jabhah Jaulani mempublikasikan penyerahan pos garis depan mereka ke Jabhah Syamiyah, sekutu terbuka dari tentara salib Amerika dan Thawaghit Turki. Itu bukanlah sekedar penarikan biasa tanpa tekanan militer, tapi penyerahan itu dikoordinasikan oleh kepemimpinan Jabhah Jaulani dan didokumentasikan dalam foto yang dirilis oleh sekutu dekat mereka. "Penarikan" Ini dimaksudkan untuk menyajikan bukti kepada "Muhajirin" di Jabhah Jaulani bahwa pemimpin mereka tidak bekerja sama dengan agen Amerika.
Tapi apakah ada kelompok "jihad" yang menyerahkan pos-nya kepada agen tentara salib yang didukung oleh jet untuk melawan Muslim?
Dan bagaimanapun juga, selama dua bulan terakhir telah ada tiga kali deklarasi besar yang dirilis oleh sekutu nasionalis Al-Qa'idah di Syam. Dan ketiga deklarasi itu berbau nasionalisme dan demokrasi.
Pada "15 September 2015," sebuah deklarasi dirilis oleh "Faksi Revolusioner Suriah" di mana mereka mengatakan:
"Perwakilan dari faksi revolusioner Suriah telah bertemu bersama dan membahas Pernyataan presiden oleh Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2015, serta rencana yang diusulkan oleh utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura. Faksi-faski yang ikut dalam Pertemuan telah mengakui bahwa pernyataan dewan Keamanan PBB dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memulai negosiasi politik obyektif dan membangun kepercayaan di antara semua pihak. Dan faksi-faksi dalam pertemuan telah mencapai beberapa persetujuan umum diantaranya:"
"1. Kami menyambut panggilan untuk memulai proses politik yang mengarah kepada transisi politik menurut kesepakatan Jenewa yang mengatur pembentukan pemerintahan transisi yang akan difungsikan segera setelah solusi kesepakatan tercapai, termasuk semua otoritas eksekutif, dan kepresidenan."
"2. Kami menekankan prasyarat dari pelengseran Bashar al-Assad dan semua pilar rezimnya, dan tidak satupun dari mereka yang akan memiliki tempat atau peran dalam Suriah baru atau selama fase transisi."
"Kami memandang bahwa ini adalah prasyarat dasar dalam pelaksanakan setiap proses politik."
"3. Melaksanakan resolusi No. 2139 yang menyerukan semua kelompok untuk menghentikan setiap serangan terhadap warga sipil; dan untuk menahan diri dari menggunaan senjata di daerah padat penduduk, hal ini mencakup pemboman membabi buta dan penjatuhan barel peledak pada warga sipil, serta penghentian segera penahanan paksa, penyiksaan dan penculikan, serta membebasan semua tahanan."
"4. Kami menekankan pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2165 pada tahun 2014 yang memungkinkan semua pihak dalam konflik Suriah untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin dan tanpa hambatan, seperti memberikan bantuan langsung kepada penduduk."
"5. Kami menolak untuk mengabaikan dan diam terhadap kelompok teror dibawah rezim Assad yang dipanggil ke Suriah, sementara mereka disini hanya berlatih genosida dan memaksakan perpindahan penduduk serta perubahan demografis di Suriah; Diantara kelompok tersebut termasuk milisi sektarian, Pengawal Republik Iran dan Hizbullah Lebanon. Kami meminta agar kelompok ini dimasukan dalam Daftar kelompok Teroris."
"6. Menghormati keinginan rakyat Suriah; karena orang suriah adalah satu-satunya pemegang kuasa untuk mendirikan konstitusi masa depan Suriah. Ini berarti bahwa tidak boleh ada prinsip-prinsip yang dikenakan pada orang-orang untuk memenjarakan kebebasan mereka."
"7. Kami minta untuk mengeluarkan Iran dari setiap perundingan terkait Suriah, karena Iran benar-benar basah dengan darah rakyat Suriah, menjadi pendukung milisi teroris, serta bertindak untuk menyalakan perselisihan sektarian antara orang-orang Suriah, di samping fakta bahwa Iran tidak mengakui kesepakatan Jenewa sebagai dasar (meskipun kesepakatan ini telah didukung penuh oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2118)."
"8. Kami menekankan kelangsungan penyediaan layanan Lembaga negara sebagai isu penting dan vital. Namun, kami menolak kelangsungan penyediaan tentara dan keamanan lembaga. Kita ingin membubarkan aparat keamanan dan restrukturisasi militer dan peradilan."
"9. Dewan Keamanan PBB menyatakan dan menyerukan untuk berpegang pada negosiasi politik dan transisi politik atas dasar kesepakatan Jenewa. Pembangunan badan transisi telah sangat jelas dan eksplisit dalam kesepakatan. Dan dengan demikian, kita menyeru Utusan PBB untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan kesepakatan Jenewa dengan jaminan regional dan internasional; semua itu tanpa kembali kebelakang untuk menata ulang atau membentuk komite baru yang akan memakan waktu dan menjadikan kesepakatan Jenewa hanyalah pepesan kosong."
"10. Kami menekankan perlunya memiliki jaminan nyata yang mewajibkan semua pihak untuk melaksanakan apapun yang disepakati; sebagaimana rezim Suriah telah terbiasa melanggar komitmen atas semua resolusi selama lima tahun ini."
"11. intervensi Rusia yang jelas dan semakin parah pada wilayah Suriah menggerogoti upaya untuk mencapai kesepakatan politik."
"12. Kami menyerukan kepada PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab atas tragedi Suriah, dan untuk bertindak serius terhadap pelaksanaan resolusi yang relevan dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat Suriah."
Deklarasi ini ditandatangani oleh faksi utama yang bersekutu dengan al-Qa'idah di Syam, dan juga dipuji oleh pembohong Abu 'Abdillah Asy-Syami (pemimpin Jabhah Jaulani yang kebohongannya menyebabkan mubahalah yang terkenal), serta faksi yang menjadi anggota "Jaisyul Fath" dan "Jundul Malahim," dan keduanya memiliki koalisi dengan Jabhah Jaulani. Faksi yang menandatangani deklarasi ini termasuk "FSA", "Harakah Nuruddin Zinkī," "Jabhah Syamiyah," "Faylaq Asy-Syam," "Jaisyul Mujahidin," "Al-Ittihad al-islami li Ajnād Asy-Syam," dan "Ahrar Asy-Syam."
Deklarasi ini dengan jelas menampilkan sisi nasionalis serta berlatar belakang Thaghut dari faksi-faksi. Klausul nomer enam secara terbuka menyerukan implementasi dari agama pagan demokrasi, dan bukannya Syari'ah.
Kemudian pada "18 September 2015," sebuah dokumen dirilis dengan judul "Lima Prinsip Revolusi Suriah" yang dihiasi dengan bendera jahiliyah dari Sykes-Picot. Di dalamnya, mereka mengatakan:
"Deklarasi Ini adalah untuk rakyat Suriah dan warga kehormatan di belahan dunia manapun. As-salamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Revolusi Suriah diluncurkan untuk melawan tirani, korupsi, dan penindasan, dan untuk menggapai keadilan, transparansi, dan pemulihan kehormatan dan kebebasan yang tercampakan. Revolusi menolak apa yang dilakukan rezim termasuk berbagai macam represi dan pelanggaran. Orang-orang Suriah, peluncur revolusi ini belum mampu mengkompromikan hak asasi manusia dan nasional mereka yang di jamin oleh Islam, semua agama surgawi dan hukum serta sistem internasional. Tapi mereka akan melanjutkan jalan mereka dan berpegang pada semua tujuannya. Di antara cara ini adalah solusi politik berdasarkan prinsip-prinsip tetap sebagai berikut:
1) Melengserkan Bashar Al-Assad dan semua pilar rezim dan membawa mereka kepengadilan.
2) Membongkar tirani intelijen dan aparat militer serta membangun keamanan dan aparat militer berdasarkan nilai kehormatan nasional sambil membangun lembaga negara lainnya.
3) Pengusiran semua kekuatan teroris asing dan sektarian dari Suriah, Pengawal Revolusi Iran, Hizbullah, milisi Abul-Fadl al-'Abbas, dan organisasi Daulah Islam.
4) Pembangunan kesatuan Suriah sebagai negara serta menjaga independensinya, kedaulatan, dan yang identitas rakyat.
5) Penolakan distribusi kekuasaan berdasarkan agenda politik dan sektarianisme."
"Setiap metode yang dipakai dalam negosiasi untuk penyelesaian politik tidak boleh menyingkirkan mimpi orang Suriah atau malah menjadi upaya untuk memotong tujuan mereka. Dan itu hanyalah membuang-buang waktu. Demikian pula, setiap upaya untuk menyelesaikan isu-isu penting seperti rekonstruksi, memerangi terorisme, tercapainya keamanan dalam negeri dan perdamaian, dan penegakan sistem konstitusional, yang tidak berdasar dari prinsip-prinsip orang suriah tidak akan diterima, karena hal itu hanya mengabaikan akar masalah serta mengkerdilkan tujuan mereka dan meneliti gejalanya saja. Tapi kami menganggap bahwa setiap usaha yang diberikan untuk menyelamatkan Suriah haruslah dihargai, kami percaya bahwa penundaan keputusan pada masalah utama –melengserkan Al-Assad dan milisi-nya, pembentukan persatuan, independensi, kepentingan nasional, negara Suriah- dengan tanpa jaminan dari setiap kesepakatan, dengan segala hormat, maka itu hanya akan meningkatkan kompleksitas masalah dan kedalaman luka. Dewan Keamanan -yang bertanggung jawab secara hukum, politik, dan moral untuk memelihara perdamaian dunia- telah gagal dalam membela rakyat Suriah atau gagal berkontribusi dalam mencapai tujuan mulia mereka, serta gagal mencegah terjadinya pembantaian yang dilakukan terhadap mereka. kita malah melihat upaya untuk merehabilitasi rezim, bahkan upaya serius untuk membuatnya menjadi bagian dari masa kini dan depan masa Suriah. Kami juga melihat Dewan Keamanan mengabaikan pembantaian mengerikan yang terjadi dan terus terjadi sebelum dan setelah pernyataan presiden. Pasukan Nasional yang menandatangani dokumen ini menegaskan kembali kepatuhan mereka akan prinsip-prinsip rakyat Suriah yang mulia dalam revolusi mereka dan menganggap bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip ini menjadi pengabaian akan hak hak orang suriah, penghinaan darah dan pengorbanan mereka, dan usaha yang tidak akan pernah berhasil, karena mengasumsikan dan memaksakan dasar yang tertolak secara hukum, politik, dan moral."
Dokumen ini ditandatangani oleh faksi utama yang bersekutu dengan Jabhah Jaulani. Faksi ini termasuk faksi "FSA", "Harakah Nuruddin Zinkī," "Jabhah Syamiyah," "Faylaq Asy-Syam," "Jaisyul Mujahidin," dan "Al-Ittihad al-Islami li Ajnād Asy-Syam." Hal ini juga ditandatangani oleh sekuleris Dewan Nasional Suriah / dewan provinsi regional, Khalid Khawjah (kepala Koalisi Nasional Suriah), 'Abdul-Jabbar al-'Akidi (mantan kolonel rezim, sekarang sekutu ateis PKK), dan bahkan George Sabra dan Michel Kilo (politisi oposisi Kristen). Hal aneh dalam deklarasi ini ada pada poin pertama, Bashar Al-Assad adalah seorang Thaghut murtad pemimpin sekte murtad Nushairiyah dan partai murtad Baats; adalah kewajiban untuk membunuhnya bahkan jika ia tidak pernah membunuh seorang Muslim sekalipun. Maka betapa wajib untuk membunuhnya setelah semua pembantaian yang ia lakukan! kejahatannya begitu yang jelas dan tidak memerlukan pengadilan untuk membuktikan kemurtadan dan kejahatannya, kecuali agama tentara salib dimana para nasionalis bersusah payah menyenangkan mereka.
Hal ini diikuti oleh dokumen ketiga yang dirilis pada "3 Oktober 2015." Dimana, mereka berkata:
"Kantor Politik dibawah faksi pemberontak dan Komite politik Koalisi Suriah telah mengadakan pertemuan dan mempelajari dengan seksama proposal yang diajukan oleh Utusan PBB Staffan de Mistura, yang berjudul prakarsa 'Kelompok kerja'. Setelah meninjau dari sisi realitas regional dan internasional yang melanda wilayah Suriah serta Perkembangan baru-baru ini yang sensitif dalam arena dan pengaruh politik, maka kami menyampaikan kepedulian kami terhadap respon dari peluncuran politik yang baru saja gagal dan memakan ribuan nyawa lebih, serta kehancuran atas sisa-sisa infrastruktur negara, maka kami menegaskan poin-poin berikut:"
"Pertama: Peserta dalam pertemuan tersebut menekankan komitmen mereka untuk mencapai solusi politik sebagai tangga menuju tujuan revolusi, menyelamatkan identitas rakyat Suriah dan mengakhiri penderitaan mereka. Proses politik ini harus memastikan bahwa rezim saat ini tidak direproduksi lagi baik kepalanya maupun pilarnya, tangan mereka talah berlumuran darah rakyat Suriah, dan tidak akan diberi peran dalam proses transisi politik demi masa depan Suriah."
"Kedua: Meskipun kekuatan revolusi dan oposisi selalu memandang positif utusan PBB (walaupun tidak dipraktikan), mereka menekankan bahwa mereka akan terus mendengarkan saran positif dari PBB dalam rangka mencapai kepentingan rakyat Suriah."
"Ketiga: Kepercayaan rakyat Suriah telah benar-benar hilang atas kemampuan masyarakat internasional untuk mendukung perjuangan mereka setelah lima tahun melawan kejahatan rezim yang mereka lakukan dengan dukungan militer Iran, serta cakupan politik Rusia dan legitimasinya bahwa komunikasi internasional bersikeras pada penyediaan tempat untuk rezim pembunuh. kemarahan yang merata saat ini harus diperhitungkan dalam setiap proses politik dan harus didahului dengan langkah-langkah nyata untuk memenangkan kepercayaan dari rakyat Suriah. Hal yang paling penting dari langkah ini adalah untuk secara eksplisit menyatakan bahwa kepala rezim dan pilar nya tidak akan diberikan peran untuk bermain dalam politik proses."
"Keempat: Bashar al-Assad tidak memiliki tempat dalam setiap proses politik berdasarkan pada alasan hukum dan praktikalnya: Bashar al-Assad mewarisi kekuasaan dengan cara yang sepenuhnya ilegal. Bashar al-Assad menjadi penjahat perang saat ia memulai membunuh rakyat Suriah yang menuntut hak-hak mereka. Dia menggunakan senjata kimia ilegal terhadap warga sipil yang tak berdosa. Dan kejahatan ini telah didokumentasikan oleh organisasi internasional yang netral untuk mencegah keraguan dalam hal ini. Bashar al-Assad dan rezimnya telah menunjukkan penolakan mutlak untuk terlibat dalam proses politik, tidak mematuhi setiap deklarasi gencatan senjata, dan tidak mau bekerjasama dengan masyarakat internasional dalam masalah kemanusiaan. Semua ini telah menanggalkan kredibilitas dan kepercayaan atasnya. Sementara Bashar al-Assad dan rezimnya telah gagal dalam upaya mereka memerangi ISIS dan tidak mendapatkan kemenangan baik secara intelektual maupun lapangan terhadap organisasi ekstremis ini, namun ada bukti yang menarik terkait koordinasi penuh antara kedua belah pihak dan Rezim Assad pun memainkan peran dalam munculnya ISIS. Bashar al-Assad telah membuka pintu Suriah bagi milisi asing untuk melakukan pembantaian sektarian terburuk dan pada saat yang sama memainkan retorika sektarian dan menyiramnya dengan bensin, dan hal ini talah merampas haknya untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik yang bertujuan untuk menyatukan negara. Hingga akhirnya, Bashar al-Assad menyerahkan Suriah kepada penjajah Iran dan Rusia, dan itu merupakan suatu tindakan pengkhianatan tak termaafkan baik dalam sejarah Negara ini, masa depan dan martabatnya."
"Kelima: Kami menganggap bahwa pembubaran badan keamanan dan restrukturisasi institusi militer merupakan isu penting untuk setiap solusi politik. Institusi militer telah terkepung dan runtuh dan berubah menjadi milisi sektarian yang dipimpin oleh Iran. Dan mereka tidak bisa berada disana karena mereka akan membentuk tim inti dari tentara nasional, serta tidak akan mendapat kepercayaan rakyat Suriah dalam memulihkan keamanan dan stabilitas negara."
"Keenam: Pembentukan badan transisi merupakan Proses transfer kekuasaan secara penuh di mana Bashar al-Assad dan pilar rezimnya tidak akan memiliki tempat. Kami menekankan perlunya membangun lembaga negara dan mencegah perpecahan karena itu adalah hak rakyat Suriah, dan untuk mencegah negara tergelincir kedalam kekacauan yang semakin dalam."
"Ketujuh: Kami menganggap bahwa pengusulan prakarsa 'Kelompok kerja' telah mengabaikan sebagian besar resolusi PBB yang relevan terhadap Suriah, terutama resolusi No. 2118, 2165 dan 2139. Prakarsa ini sebenarnya proses politik yang rumit dan membutuhkan pembangunan kepercayaan antara rakyat Suriah di satu sisi dan PBB sebagai fihak yang akan mensponsori proses politik. Pembangunan kepercayaan hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan atas apa yang disebutkan dalam resolusi PBB bahwa rezim Suriah telah dinonaktifkan."
"Kedelapan: Kami menganggap bahwa prakarsa 'Kelompok kerja' dalam bentuk yang sekarang dan mekanisme yang tidak jelas telah menyediakan lingkungan yang sempurna untuk mereproduksi rezim baru. 'kelompok kerja' ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan pada standar yang jelas untuk memilih peserta dalam kelompok-kelompok ini dan solusi dari visi akhir."
"Kesembilan: Kami mengutuk eskalasi langsung militer Rusia di Suriah dan menganggap bahwa rezim Suriah yang harus bertanggung jawab penuh karena telah mengubah Suriah menjadi sarang bagi intervensi asing. Diamnya masyarakat internasional juga menjadi tanggung jawab atas eskalasi ini dan mencerminkan tidak adanya titik terang dalam hubungan antara rakyat Suriah dan Rusia. Eskalasi ini jelas menunjukkan bahwa Rusia tidak serius dalam komitmennya dalam proses politik, dan bahwa mereka tidak pernah menjadi mediator yang jujur tapi malah menjadi bagian dari konflik dan menjadi sekutu utama rezim kriminal. "
"Kesepuluh: Sementara kekuatan revolusi dan lembaga-lembaganya menegaskan kembali komitmen kepada orang-orang kami, kami bersumpah untuk mengerahkan sebagian besar upaya untuk merapatkan barisan dan memperbaiki kesalahan sebelumnya. Kami juga bersumpah bahwa revolusi akan tetap setia pada prinsip-prinsip dan darah para pahlawan yang gugur, dan bahwa kita akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan dan prinsip dasar kami. Kami juga berjanji untuk meringankan penderitaan dari orang-orang kami, mempercepat kemenangan dan untuk mendedikasikan kemampuan politik dan militer kami untuk tujuan ini."
"Dengan demikian, prakarsa 'Kelompok kerja' dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat diterima baik secara praktis atau secara hukum kecuali poin poin yang disebutkan di atas dipertimbangkan sehingga ambiguitas mekanisme prakarsa ini dapat diselesaikan."
Deklarasi ini berbau nasionalisme dan demokratisasi yang menyimpang dan ditandatangani lagi oleh sekutu utama Jabhah Jaulani di Syam termasuk "Ahrar Asy-Syam." Dan juga ditandatangani oleh Koalisi Nasional Suriah (Thaghut "sementara” Pemerintah Suriah) dan beberapa faksi yang bersekutu dengan ateis PKK. Sekali lagi, tidak ada wala' dan bara' dalam keyakinan faksi tersebut, dan ini merupakan realitas dari semua faksi "Islam" nasionalis yang bersekutu dengan Jabhah Jaulani. Mereka adalah pihak murtad yang tidak memiliki agama kecuali kepentingan faksi. Dan jika ada keberhasilan dari faksi atau keberlangsungan kepemimpinan mereka yang mengharuskan adanya penyembahan kepada PBB, demokrasi, atau nasionalisme, maka mereka sungguh telah menyembah berhala ini. Dikarenakan mereka ingin menarik pejuang yang naif, maka mereka sesekali menyisipkan pesan "Islami" atau mengutip beberapa ayat-ayat Qur'an sini atau di sana. Namun, misi akhir mereka adalah pembentukan Thaghut nasionalis dan demokratis. Dan karena alasan ini, salah satu sekutu "jihad" Jabhah Jaulani - "Jundul Aqsa" - tidak lagi bisa mentolerir kondisi faksi dan merilis sebuah pernyataan yang mengumumkan penarikan dirinya dari "Jaisyul Fath." Mereka menjelaskan alasan atas keputusan mereka ini sebagai berikut:
"Penarikan diri kami dari Jaisyul Fath memiliki beberapa alasan, diantaranya.
A) Beberapa fraksi dalam Jaisyul Fath memiliki misi yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini telah jelas dalam pernyataan terakhir De Mistura yang dirilis di mana pada klausul keenam menyatakan: 'Menghormati kehendak rakyat Suriah; sebagaimana orang suriah merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan untuk menetapkan Konstitusi masa depan Suriah. Ini berarti bahwa tidak boleh ada prinsip yang dipaksakan kepada orang-orang sebagai cara untuk menyita keinginan bebas mereka'! Ada klausul lain dalam dokumen ini yang kita anggap menentang syari’at diantaranya penyambutan Intervensi Turki dan pernyataan orang kalah lainnya.” Kemudian mereka (Jundul aqsa) mengumumkan kesediaan mereka untuk kembali ke "Jaisyul Fath" di bawah beberapa kondisi, termasuk, "Semua faksi dalam Jaisyul Fath harus mengklarifikasi secara terbuka dan menjelaskan posisi mereka dalam semua misi yang bertentangan dengan pelaksanaan Syari'ah." Meskipun pernyataan mereka mendeklarasikan perang melawan faksi jahiliyah ini, tapi klarifikasi itu hanyalah pernyataaan yang memperjelas segalanya sehingga tidak lagi memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari Dabiq.
Adapun dengan Jabhah Jaulani, apakah mereka sekarang akan bertobat dari pengkhianatan dan kemurtadan mereka serta menjauhkan diri dari sekutu nasionalis "Islam" mereka, dimana mereka bersama-sama menyerang Daulah Islam meskipun mereka sangat tahu dengan baik kemurtadan faksi nasionalis ini? Apakah jabhah jaulani akan memerangi mereka dan kembali ke barisan Daulah Islam? Tapi tampaknya keberpihakan dan cinta mereka akan kepemimpinan telah mengalahkan mereka, dan mereka akan terus tetap di barisan dari Shahawat sampai sekutu mereka sendiri yang memerangi mereka. Dan Allah maha mengetahui yang terbaik.
Akhirnya, inilah koalisi Shahawat murtad – faksi nasionalis dan sekutu pengklaim jihad mereka - dan orang-orang yang seperti mereka di dalam dan di luar Syam yang bersatu melawan Daulah Islam, Syaikh Abu Muhammad al-'Adnani hafizhahullah telah mentakfir mereka pada saat beliau mengatakan,
“Dan kami juga mengulangi seruan kami kepada para tentara kelompok-kelompok di Syam dan Libya, kami mengajak mereka untuk berfikir berulang kali sebelum maju memerangi Daulah Islamiyah, yang telah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ingatlah wahai engkau yang terkena fitnah sebelum engkau maju memeranginya, sesungguhnya tidak ada di muka bumi ini satu jengkal tanah pun yang ditegakkan di atasnya syari’at Allah kecuali daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Daulah Islam, ingatlah jika engkau berhasil merebut satu jengkal tanah darinya atau satu kota atau satu desa, maka hukum Allah di dalamnya akan diganti dengan hukum manusia, maka tanyakanlah kepada dirimu, apa hukum bagi orang yang mengganti atau menyebabkan hukum Allah berganti dengan hukum manusia? Ya, engkau menjadi kafir dengan hal itu, maka berhati-hatilah sesungguhnya engkau dengan memerangi Daulah Islamiyah engkau akan terjatuh ke dalam kekafiran baik engkau sadar atau tidak." (Wahai Kaum Kami, Penuhilah Seruan Orang Yang Menyeru Kepada Allah).
Dalam pidato selanjutnya, beliau menegaskan bahwa Daulah Islam tidak akan membedakan niat masing-masing fihak yang memeranginya. Hal ini karena faksi ini telah masuk dalam aliansi tunggal di mana pemimpinnya adalah nasionalis murtad, sebuah kenyataannya yang sekarang tidak lagi tersembunyi dari tentara peringkat terendah mereka. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang menekankan ukuran atas sebuah "niat" demi menerapkan "syari'ah," karena supremasi aliansi mereka dalam memerangi Daulah Islam bukanlah “niat” untuk menegakkan syari'at, melainkan itu adalah penolakan Syari'ah secara tegas dan sebagian besarnya termasuk manifestasi dari pemutusan wala' dan bara', pelaksanaan hudud, dan kinerja hisbah (amar ma'ruf dan nahi mungkar). Dengan demikian, aliansi mereka adalah salah satu dari kemurtadan, dan individu tidak dikecualikan hanya karena “niat” mereka.
Oleh karena itu, Syaikh Abu Muhammad al-'Adnānī mengatakan, "Adapun kalian para kelompok murtad dan agen-agen musuh; hai kelompok-kelompok hina di setiap tempat, hai manusia-manusia sampah, tidakkah kalian mengambil pelajaran dengan para pendahulu kalian dari berbagai kelompok di Iraq sepanjang tahun? Atau kalian tidak mengambil pelajaran dari apa yang kalian dapatkan di Syam? ... dengan izin Allah akan mendatangi kalian, dan sesugguhnya kami kasihan kepada kalian. Maka ambillah kata-kata kami dan renungkanlah... kami tahu bahwa niat kalian beragam, keadaan dan tujuan kalian beragam: ada dari kalian yang memerangi kami karena agama kami dan tidak menginginkan Daulah Islamiyah, karena benci dengan syari’at Allah dan untuk menolong thaghut, dan ridha dengan undang-undang buatan, dan golongan ini sedikit, alhamdulillah. Dan banyak dari kalian yang memerangi kami walau dia ingin menerapkan syari’at Allah, akan tetapi dia tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Ada juga dari kalian yang memerangi kami karena mengira kami adalah musuh yang menyerang, ada juga karena ingin mendapat sebagian keuntungan dunia dan gaji dari kelompoknya, ada juga dari kalian yang berperang karena semangat kesukuan atau ingin dibilang berani atau niatan lainnya dan perdagangan yang buruk, maka ketahuilah bahwa kami tidak membeda-bedakan kelompok dan tujuan-tujuan ini; hukumnya bagi kami setelah dia tertangkap adalah satu: tembakan di kepala atau pisau tajam di leher." (Katakan Kepada Orang-Orang Kafir: Bahwa Kalian Pasti Akan Dikalahkan).
Jika mereka memiliki niat yang baik dan mereka jujur atas niatnya, maka mereka akan meninggalkan aliansi Shahawat, bertobat dari kemurtadan mereka, mengucapkan takfir kepada mantan sekutu mereka, dan menyalakan peperangan untuk melawan mereka, dan bukannya dengan memerangi Daulah Islam. Syaikh Abu Muhammad al-'Adnani menasehati tentara Shahawat, "Dengan izin Allah. Sesungguhnya kami akan datang dengan izin Allah wahai para prajurit kelompok-kelompok di mana saja kalian berada walau dalam tempo lama. Bukan kalian yang kami inginkan, maka janganlah berdiri menghadang mujahidin. Maka siapa yang menyerahkan senjata dan bertaubat maka dia aman. Maka siapa yang duduk di masjid karena bertaubat maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintunya karena taubat maka dia aman. Siapa yang memisah dirinya dari fashilah atau katibah yang memerangi kami dan bertaubat maka dia aman. Dia aman terhadap jiwa dan hartanya, bagaimanapun permusuhannya terdahulu kepada mujahidin dan kejahatannya. Ya Allah, bukankah kami telah memberi udzur? Ya Allah saksikanlah." (Katakan kepada Orang-orang kafir: Bahwa kalian pasti akan dikalahkan).
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan bagi mujahidin di Syam, bahkan jika tentara salib, Thawaghit, agen-agen mereka, dan sekutu mereka membencinya.
Catatan kaki :
[1] Meskipun realitas bahwa faksi nasionalis telah diketahui oleh kepemimpinan pengklaim jihad, mereka menggunakan klaim dari Murji'ah untuk memperlakukan faksi murtad dan munafik sebagai Muslim serta membenarkan aliansi mereka dalam melawan Daulah Islam. Lihat Dabiq, edisi 8, "Irja': Bid'ah Paling Berbahaya". Lihat juga Dabiq, edisi 10, "Wawancara dengan Abu Samir al-Urdunī,".
[2] Lihat dalam edisi ini, "Dalam perbicangan Musuh".
ALIANSI AL-QA’IDAH DI SYAM (BAGIAN 5, TAMAT)
Semenjak de-"Islamisasi" oleh nasionalis Shahawat “islam” di mulai, -faksi yang memiliki loyalitas terhadap Thawaghit Arab dan Turki- tidak ada bulan yang berlalu tanpa deklarasi nasionalisme dan demokrasi yang dirilis oleh sekutu al-Qa'idah di Syam ini. Thawaghit telah diperintahkan oleh tentara salib untuk menekan Shahawat agar terus menerus mengumumkan pengakuannya sehingga bantuan militer dan non-militer terus mengalir untuk mereka baik untuk mendapatkan dukungan politik internasional ataupun bantuan tentara salib dari udara.
Pengakuan itu tidak akan berakhir, dengan demikian kemurtadan mereka akan semakin menjadi-jadi dan lebih terang-terangan sehingga tidak ada lagi yang meragukannya, bahkan Murji’ah yang paling menyimpang sekalipun[1]. hal itu telah mencapai titik dimana setiap seorang dalam Jabhah Jaulani telah menyadari bahwa sekutunya terlalu memalukan untuk terus didukung secara terbuka[2]. Dengan demikian aliansi yang terdahulu dilengserkan, diremehkan, atau diabaikan, sampai pada titik dimana Jabhah Jaulani mempublikasikan penyerahan pos garis depan mereka ke Jabhah Syamiyah, sekutu terbuka dari tentara salib Amerika dan Thawaghit Turki. Itu bukanlah sekedar penarikan biasa tanpa tekanan militer, tapi penyerahan itu dikoordinasikan oleh kepemimpinan Jabhah Jaulani dan didokumentasikan dalam foto yang dirilis oleh sekutu dekat mereka. "Penarikan" Ini dimaksudkan untuk menyajikan bukti kepada "Muhajirin" di Jabhah Jaulani bahwa pemimpin mereka tidak bekerja sama dengan agen Amerika.
Tapi apakah ada kelompok "jihad" yang menyerahkan pos-nya kepada agen tentara salib yang didukung oleh jet untuk melawan Muslim?
Dan bagaimanapun juga, selama dua bulan terakhir telah ada tiga kali deklarasi besar yang dirilis oleh sekutu nasionalis Al-Qa'idah di Syam. Dan ketiga deklarasi itu berbau nasionalisme dan demokrasi.
Pada "15 September 2015," sebuah deklarasi dirilis oleh "Faksi Revolusioner Suriah" di mana mereka mengatakan:
"Perwakilan dari faksi revolusioner Suriah telah bertemu bersama dan membahas Pernyataan presiden oleh Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2015, serta rencana yang diusulkan oleh utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura. Faksi-faski yang ikut dalam Pertemuan telah mengakui bahwa pernyataan dewan Keamanan PBB dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memulai negosiasi politik obyektif dan membangun kepercayaan di antara semua pihak. Dan faksi-faksi dalam pertemuan telah mencapai beberapa persetujuan umum diantaranya:"
"1. Kami menyambut panggilan untuk memulai proses politik yang mengarah kepada transisi politik menurut kesepakatan Jenewa yang mengatur pembentukan pemerintahan transisi yang akan difungsikan segera setelah solusi kesepakatan tercapai, termasuk semua otoritas eksekutif, dan kepresidenan."
"2. Kami menekankan prasyarat dari pelengseran Bashar al-Assad dan semua pilar rezimnya, dan tidak satupun dari mereka yang akan memiliki tempat atau peran dalam Suriah baru atau selama fase transisi."
"Kami memandang bahwa ini adalah prasyarat dasar dalam pelaksanakan setiap proses politik."
"3. Melaksanakan resolusi No. 2139 yang menyerukan semua kelompok untuk menghentikan setiap serangan terhadap warga sipil; dan untuk menahan diri dari menggunaan senjata di daerah padat penduduk, hal ini mencakup pemboman membabi buta dan penjatuhan barel peledak pada warga sipil, serta penghentian segera penahanan paksa, penyiksaan dan penculikan, serta membebasan semua tahanan."
"4. Kami menekankan pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2165 pada tahun 2014 yang memungkinkan semua pihak dalam konflik Suriah untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin dan tanpa hambatan, seperti memberikan bantuan langsung kepada penduduk."
"5. Kami menolak untuk mengabaikan dan diam terhadap kelompok teror dibawah rezim Assad yang dipanggil ke Suriah, sementara mereka disini hanya berlatih genosida dan memaksakan perpindahan penduduk serta perubahan demografis di Suriah; Diantara kelompok tersebut termasuk milisi sektarian, Pengawal Republik Iran dan Hizbullah Lebanon. Kami meminta agar kelompok ini dimasukan dalam Daftar kelompok Teroris."
"6. Menghormati keinginan rakyat Suriah; karena orang suriah adalah satu-satunya pemegang kuasa untuk mendirikan konstitusi masa depan Suriah. Ini berarti bahwa tidak boleh ada prinsip-prinsip yang dikenakan pada orang-orang untuk memenjarakan kebebasan mereka."
"7. Kami minta untuk mengeluarkan Iran dari setiap perundingan terkait Suriah, karena Iran benar-benar basah dengan darah rakyat Suriah, menjadi pendukung milisi teroris, serta bertindak untuk menyalakan perselisihan sektarian antara orang-orang Suriah, di samping fakta bahwa Iran tidak mengakui kesepakatan Jenewa sebagai dasar (meskipun kesepakatan ini telah didukung penuh oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2118)."
"8. Kami menekankan kelangsungan penyediaan layanan Lembaga negara sebagai isu penting dan vital. Namun, kami menolak kelangsungan penyediaan tentara dan keamanan lembaga. Kita ingin membubarkan aparat keamanan dan restrukturisasi militer dan peradilan."
"9. Dewan Keamanan PBB menyatakan dan menyerukan untuk berpegang pada negosiasi politik dan transisi politik atas dasar kesepakatan Jenewa. Pembangunan badan transisi telah sangat jelas dan eksplisit dalam kesepakatan. Dan dengan demikian, kita menyeru Utusan PBB untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan kesepakatan Jenewa dengan jaminan regional dan internasional; semua itu tanpa kembali kebelakang untuk menata ulang atau membentuk komite baru yang akan memakan waktu dan menjadikan kesepakatan Jenewa hanyalah pepesan kosong."
"10. Kami menekankan perlunya memiliki jaminan nyata yang mewajibkan semua pihak untuk melaksanakan apapun yang disepakati; sebagaimana rezim Suriah telah terbiasa melanggar komitmen atas semua resolusi selama lima tahun ini."
"11. intervensi Rusia yang jelas dan semakin parah pada wilayah Suriah menggerogoti upaya untuk mencapai kesepakatan politik."
"12. Kami menyerukan kepada PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab atas tragedi Suriah, dan untuk bertindak serius terhadap pelaksanaan resolusi yang relevan dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat Suriah."
Deklarasi ini ditandatangani oleh faksi utama yang bersekutu dengan al-Qa'idah di Syam, dan juga dipuji oleh pembohong Abu 'Abdillah Asy-Syami (pemimpin Jabhah Jaulani yang kebohongannya menyebabkan mubahalah yang terkenal), serta faksi yang menjadi anggota "Jaisyul Fath" dan "Jundul Malahim," dan keduanya memiliki koalisi dengan Jabhah Jaulani. Faksi yang menandatangani deklarasi ini termasuk "FSA", "Harakah Nuruddin Zinkī," "Jabhah Syamiyah," "Faylaq Asy-Syam," "Jaisyul Mujahidin," "Al-Ittihad al-islami li Ajnād Asy-Syam," dan "Ahrar Asy-Syam."
Deklarasi ini dengan jelas menampilkan sisi nasionalis serta berlatar belakang Thaghut dari faksi-faksi. Klausul nomer enam secara terbuka menyerukan implementasi dari agama pagan demokrasi, dan bukannya Syari'ah.
Kemudian pada "18 September 2015," sebuah dokumen dirilis dengan judul "Lima Prinsip Revolusi Suriah" yang dihiasi dengan bendera jahiliyah dari Sykes-Picot. Di dalamnya, mereka mengatakan:
"Deklarasi Ini adalah untuk rakyat Suriah dan warga kehormatan di belahan dunia manapun. As-salamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Revolusi Suriah diluncurkan untuk melawan tirani, korupsi, dan penindasan, dan untuk menggapai keadilan, transparansi, dan pemulihan kehormatan dan kebebasan yang tercampakan. Revolusi menolak apa yang dilakukan rezim termasuk berbagai macam represi dan pelanggaran. Orang-orang Suriah, peluncur revolusi ini belum mampu mengkompromikan hak asasi manusia dan nasional mereka yang di jamin oleh Islam, semua agama surgawi dan hukum serta sistem internasional. Tapi mereka akan melanjutkan jalan mereka dan berpegang pada semua tujuannya. Di antara cara ini adalah solusi politik berdasarkan prinsip-prinsip tetap sebagai berikut:
1) Melengserkan Bashar Al-Assad dan semua pilar rezim dan membawa mereka kepengadilan.
2) Membongkar tirani intelijen dan aparat militer serta membangun keamanan dan aparat militer berdasarkan nilai kehormatan nasional sambil membangun lembaga negara lainnya.
3) Pengusiran semua kekuatan teroris asing dan sektarian dari Suriah, Pengawal Revolusi Iran, Hizbullah, milisi Abul-Fadl al-'Abbas, dan organisasi Daulah Islam.
4) Pembangunan kesatuan Suriah sebagai negara serta menjaga independensinya, kedaulatan, dan yang identitas rakyat.
5) Penolakan distribusi kekuasaan berdasarkan agenda politik dan sektarianisme."
"Setiap metode yang dipakai dalam negosiasi untuk penyelesaian politik tidak boleh menyingkirkan mimpi orang Suriah atau malah menjadi upaya untuk memotong tujuan mereka. Dan itu hanyalah membuang-buang waktu. Demikian pula, setiap upaya untuk menyelesaikan isu-isu penting seperti rekonstruksi, memerangi terorisme, tercapainya keamanan dalam negeri dan perdamaian, dan penegakan sistem konstitusional, yang tidak berdasar dari prinsip-prinsip orang suriah tidak akan diterima, karena hal itu hanya mengabaikan akar masalah serta mengkerdilkan tujuan mereka dan meneliti gejalanya saja. Tapi kami menganggap bahwa setiap usaha yang diberikan untuk menyelamatkan Suriah haruslah dihargai, kami percaya bahwa penundaan keputusan pada masalah utama –melengserkan Al-Assad dan milisi-nya, pembentukan persatuan, independensi, kepentingan nasional, negara Suriah- dengan tanpa jaminan dari setiap kesepakatan, dengan segala hormat, maka itu hanya akan meningkatkan kompleksitas masalah dan kedalaman luka. Dewan Keamanan -yang bertanggung jawab secara hukum, politik, dan moral untuk memelihara perdamaian dunia- telah gagal dalam membela rakyat Suriah atau gagal berkontribusi dalam mencapai tujuan mulia mereka, serta gagal mencegah terjadinya pembantaian yang dilakukan terhadap mereka. kita malah melihat upaya untuk merehabilitasi rezim, bahkan upaya serius untuk membuatnya menjadi bagian dari masa kini dan depan masa Suriah. Kami juga melihat Dewan Keamanan mengabaikan pembantaian mengerikan yang terjadi dan terus terjadi sebelum dan setelah pernyataan presiden. Pasukan Nasional yang menandatangani dokumen ini menegaskan kembali kepatuhan mereka akan prinsip-prinsip rakyat Suriah yang mulia dalam revolusi mereka dan menganggap bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip ini menjadi pengabaian akan hak hak orang suriah, penghinaan darah dan pengorbanan mereka, dan usaha yang tidak akan pernah berhasil, karena mengasumsikan dan memaksakan dasar yang tertolak secara hukum, politik, dan moral."
Dokumen ini ditandatangani oleh faksi utama yang bersekutu dengan Jabhah Jaulani. Faksi ini termasuk faksi "FSA", "Harakah Nuruddin Zinkī," "Jabhah Syamiyah," "Faylaq Asy-Syam," "Jaisyul Mujahidin," dan "Al-Ittihad al-Islami li Ajnād Asy-Syam." Hal ini juga ditandatangani oleh sekuleris Dewan Nasional Suriah / dewan provinsi regional, Khalid Khawjah (kepala Koalisi Nasional Suriah), 'Abdul-Jabbar al-'Akidi (mantan kolonel rezim, sekarang sekutu ateis PKK), dan bahkan George Sabra dan Michel Kilo (politisi oposisi Kristen). Hal aneh dalam deklarasi ini ada pada poin pertama, Bashar Al-Assad adalah seorang Thaghut murtad pemimpin sekte murtad Nushairiyah dan partai murtad Baats; adalah kewajiban untuk membunuhnya bahkan jika ia tidak pernah membunuh seorang Muslim sekalipun. Maka betapa wajib untuk membunuhnya setelah semua pembantaian yang ia lakukan! kejahatannya begitu yang jelas dan tidak memerlukan pengadilan untuk membuktikan kemurtadan dan kejahatannya, kecuali agama tentara salib dimana para nasionalis bersusah payah menyenangkan mereka.
Hal ini diikuti oleh dokumen ketiga yang dirilis pada "3 Oktober 2015." Dimana, mereka berkata:
"Kantor Politik dibawah faksi pemberontak dan Komite politik Koalisi Suriah telah mengadakan pertemuan dan mempelajari dengan seksama proposal yang diajukan oleh Utusan PBB Staffan de Mistura, yang berjudul prakarsa 'Kelompok kerja'. Setelah meninjau dari sisi realitas regional dan internasional yang melanda wilayah Suriah serta Perkembangan baru-baru ini yang sensitif dalam arena dan pengaruh politik, maka kami menyampaikan kepedulian kami terhadap respon dari peluncuran politik yang baru saja gagal dan memakan ribuan nyawa lebih, serta kehancuran atas sisa-sisa infrastruktur negara, maka kami menegaskan poin-poin berikut:"
"Pertama: Peserta dalam pertemuan tersebut menekankan komitmen mereka untuk mencapai solusi politik sebagai tangga menuju tujuan revolusi, menyelamatkan identitas rakyat Suriah dan mengakhiri penderitaan mereka. Proses politik ini harus memastikan bahwa rezim saat ini tidak direproduksi lagi baik kepalanya maupun pilarnya, tangan mereka talah berlumuran darah rakyat Suriah, dan tidak akan diberi peran dalam proses transisi politik demi masa depan Suriah."
"Kedua: Meskipun kekuatan revolusi dan oposisi selalu memandang positif utusan PBB (walaupun tidak dipraktikan), mereka menekankan bahwa mereka akan terus mendengarkan saran positif dari PBB dalam rangka mencapai kepentingan rakyat Suriah."
"Ketiga: Kepercayaan rakyat Suriah telah benar-benar hilang atas kemampuan masyarakat internasional untuk mendukung perjuangan mereka setelah lima tahun melawan kejahatan rezim yang mereka lakukan dengan dukungan militer Iran, serta cakupan politik Rusia dan legitimasinya bahwa komunikasi internasional bersikeras pada penyediaan tempat untuk rezim pembunuh. kemarahan yang merata saat ini harus diperhitungkan dalam setiap proses politik dan harus didahului dengan langkah-langkah nyata untuk memenangkan kepercayaan dari rakyat Suriah. Hal yang paling penting dari langkah ini adalah untuk secara eksplisit menyatakan bahwa kepala rezim dan pilar nya tidak akan diberikan peran untuk bermain dalam politik proses."
"Keempat: Bashar al-Assad tidak memiliki tempat dalam setiap proses politik berdasarkan pada alasan hukum dan praktikalnya: Bashar al-Assad mewarisi kekuasaan dengan cara yang sepenuhnya ilegal. Bashar al-Assad menjadi penjahat perang saat ia memulai membunuh rakyat Suriah yang menuntut hak-hak mereka. Dia menggunakan senjata kimia ilegal terhadap warga sipil yang tak berdosa. Dan kejahatan ini telah didokumentasikan oleh organisasi internasional yang netral untuk mencegah keraguan dalam hal ini. Bashar al-Assad dan rezimnya telah menunjukkan penolakan mutlak untuk terlibat dalam proses politik, tidak mematuhi setiap deklarasi gencatan senjata, dan tidak mau bekerjasama dengan masyarakat internasional dalam masalah kemanusiaan. Semua ini telah menanggalkan kredibilitas dan kepercayaan atasnya. Sementara Bashar al-Assad dan rezimnya telah gagal dalam upaya mereka memerangi ISIS dan tidak mendapatkan kemenangan baik secara intelektual maupun lapangan terhadap organisasi ekstremis ini, namun ada bukti yang menarik terkait koordinasi penuh antara kedua belah pihak dan Rezim Assad pun memainkan peran dalam munculnya ISIS. Bashar al-Assad telah membuka pintu Suriah bagi milisi asing untuk melakukan pembantaian sektarian terburuk dan pada saat yang sama memainkan retorika sektarian dan menyiramnya dengan bensin, dan hal ini talah merampas haknya untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik yang bertujuan untuk menyatukan negara. Hingga akhirnya, Bashar al-Assad menyerahkan Suriah kepada penjajah Iran dan Rusia, dan itu merupakan suatu tindakan pengkhianatan tak termaafkan baik dalam sejarah Negara ini, masa depan dan martabatnya."
"Kelima: Kami menganggap bahwa pembubaran badan keamanan dan restrukturisasi institusi militer merupakan isu penting untuk setiap solusi politik. Institusi militer telah terkepung dan runtuh dan berubah menjadi milisi sektarian yang dipimpin oleh Iran. Dan mereka tidak bisa berada disana karena mereka akan membentuk tim inti dari tentara nasional, serta tidak akan mendapat kepercayaan rakyat Suriah dalam memulihkan keamanan dan stabilitas negara."
"Keenam: Pembentukan badan transisi merupakan Proses transfer kekuasaan secara penuh di mana Bashar al-Assad dan pilar rezimnya tidak akan memiliki tempat. Kami menekankan perlunya membangun lembaga negara dan mencegah perpecahan karena itu adalah hak rakyat Suriah, dan untuk mencegah negara tergelincir kedalam kekacauan yang semakin dalam."
"Ketujuh: Kami menganggap bahwa pengusulan prakarsa 'Kelompok kerja' telah mengabaikan sebagian besar resolusi PBB yang relevan terhadap Suriah, terutama resolusi No. 2118, 2165 dan 2139. Prakarsa ini sebenarnya proses politik yang rumit dan membutuhkan pembangunan kepercayaan antara rakyat Suriah di satu sisi dan PBB sebagai fihak yang akan mensponsori proses politik. Pembangunan kepercayaan hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan atas apa yang disebutkan dalam resolusi PBB bahwa rezim Suriah telah dinonaktifkan."
"Kedelapan: Kami menganggap bahwa prakarsa 'Kelompok kerja' dalam bentuk yang sekarang dan mekanisme yang tidak jelas telah menyediakan lingkungan yang sempurna untuk mereproduksi rezim baru. 'kelompok kerja' ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan pada standar yang jelas untuk memilih peserta dalam kelompok-kelompok ini dan solusi dari visi akhir."
"Kesembilan: Kami mengutuk eskalasi langsung militer Rusia di Suriah dan menganggap bahwa rezim Suriah yang harus bertanggung jawab penuh karena telah mengubah Suriah menjadi sarang bagi intervensi asing. Diamnya masyarakat internasional juga menjadi tanggung jawab atas eskalasi ini dan mencerminkan tidak adanya titik terang dalam hubungan antara rakyat Suriah dan Rusia. Eskalasi ini jelas menunjukkan bahwa Rusia tidak serius dalam komitmennya dalam proses politik, dan bahwa mereka tidak pernah menjadi mediator yang jujur tapi malah menjadi bagian dari konflik dan menjadi sekutu utama rezim kriminal. "
"Kesepuluh: Sementara kekuatan revolusi dan lembaga-lembaganya menegaskan kembali komitmen kepada orang-orang kami, kami bersumpah untuk mengerahkan sebagian besar upaya untuk merapatkan barisan dan memperbaiki kesalahan sebelumnya. Kami juga bersumpah bahwa revolusi akan tetap setia pada prinsip-prinsip dan darah para pahlawan yang gugur, dan bahwa kita akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan dan prinsip dasar kami. Kami juga berjanji untuk meringankan penderitaan dari orang-orang kami, mempercepat kemenangan dan untuk mendedikasikan kemampuan politik dan militer kami untuk tujuan ini."
"Dengan demikian, prakarsa 'Kelompok kerja' dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat diterima baik secara praktis atau secara hukum kecuali poin poin yang disebutkan di atas dipertimbangkan sehingga ambiguitas mekanisme prakarsa ini dapat diselesaikan."
Deklarasi ini berbau nasionalisme dan demokratisasi yang menyimpang dan ditandatangani lagi oleh sekutu utama Jabhah Jaulani di Syam termasuk "Ahrar Asy-Syam." Dan juga ditandatangani oleh Koalisi Nasional Suriah (Thaghut "sementara” Pemerintah Suriah) dan beberapa faksi yang bersekutu dengan ateis PKK. Sekali lagi, tidak ada wala' dan bara' dalam keyakinan faksi tersebut, dan ini merupakan realitas dari semua faksi "Islam" nasionalis yang bersekutu dengan Jabhah Jaulani. Mereka adalah pihak murtad yang tidak memiliki agama kecuali kepentingan faksi. Dan jika ada keberhasilan dari faksi atau keberlangsungan kepemimpinan mereka yang mengharuskan adanya penyembahan kepada PBB, demokrasi, atau nasionalisme, maka mereka sungguh telah menyembah berhala ini. Dikarenakan mereka ingin menarik pejuang yang naif, maka mereka sesekali menyisipkan pesan "Islami" atau mengutip beberapa ayat-ayat Qur'an sini atau di sana. Namun, misi akhir mereka adalah pembentukan Thaghut nasionalis dan demokratis. Dan karena alasan ini, salah satu sekutu "jihad" Jabhah Jaulani - "Jundul Aqsa" - tidak lagi bisa mentolerir kondisi faksi dan merilis sebuah pernyataan yang mengumumkan penarikan dirinya dari "Jaisyul Fath." Mereka menjelaskan alasan atas keputusan mereka ini sebagai berikut:
"Penarikan diri kami dari Jaisyul Fath memiliki beberapa alasan, diantaranya.
A) Beberapa fraksi dalam Jaisyul Fath memiliki misi yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini telah jelas dalam pernyataan terakhir De Mistura yang dirilis di mana pada klausul keenam menyatakan: 'Menghormati kehendak rakyat Suriah; sebagaimana orang suriah merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan untuk menetapkan Konstitusi masa depan Suriah. Ini berarti bahwa tidak boleh ada prinsip yang dipaksakan kepada orang-orang sebagai cara untuk menyita keinginan bebas mereka'! Ada klausul lain dalam dokumen ini yang kita anggap menentang syari’at diantaranya penyambutan Intervensi Turki dan pernyataan orang kalah lainnya.” Kemudian mereka (Jundul aqsa) mengumumkan kesediaan mereka untuk kembali ke "Jaisyul Fath" di bawah beberapa kondisi, termasuk, "Semua faksi dalam Jaisyul Fath harus mengklarifikasi secara terbuka dan menjelaskan posisi mereka dalam semua misi yang bertentangan dengan pelaksanaan Syari'ah." Meskipun pernyataan mereka mendeklarasikan perang melawan faksi jahiliyah ini, tapi klarifikasi itu hanyalah pernyataaan yang memperjelas segalanya sehingga tidak lagi memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari Dabiq.
Adapun dengan Jabhah Jaulani, apakah mereka sekarang akan bertobat dari pengkhianatan dan kemurtadan mereka serta menjauhkan diri dari sekutu nasionalis "Islam" mereka, dimana mereka bersama-sama menyerang Daulah Islam meskipun mereka sangat tahu dengan baik kemurtadan faksi nasionalis ini? Apakah jabhah jaulani akan memerangi mereka dan kembali ke barisan Daulah Islam? Tapi tampaknya keberpihakan dan cinta mereka akan kepemimpinan telah mengalahkan mereka, dan mereka akan terus tetap di barisan dari Shahawat sampai sekutu mereka sendiri yang memerangi mereka. Dan Allah maha mengetahui yang terbaik.
Akhirnya, inilah koalisi Shahawat murtad – faksi nasionalis dan sekutu pengklaim jihad mereka - dan orang-orang yang seperti mereka di dalam dan di luar Syam yang bersatu melawan Daulah Islam, Syaikh Abu Muhammad al-'Adnani hafizhahullah telah mentakfir mereka pada saat beliau mengatakan,
“Dan kami juga mengulangi seruan kami kepada para tentara kelompok-kelompok di Syam dan Libya, kami mengajak mereka untuk berfikir berulang kali sebelum maju memerangi Daulah Islamiyah, yang telah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ingatlah wahai engkau yang terkena fitnah sebelum engkau maju memeranginya, sesungguhnya tidak ada di muka bumi ini satu jengkal tanah pun yang ditegakkan di atasnya syari’at Allah kecuali daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Daulah Islam, ingatlah jika engkau berhasil merebut satu jengkal tanah darinya atau satu kota atau satu desa, maka hukum Allah di dalamnya akan diganti dengan hukum manusia, maka tanyakanlah kepada dirimu, apa hukum bagi orang yang mengganti atau menyebabkan hukum Allah berganti dengan hukum manusia? Ya, engkau menjadi kafir dengan hal itu, maka berhati-hatilah sesungguhnya engkau dengan memerangi Daulah Islamiyah engkau akan terjatuh ke dalam kekafiran baik engkau sadar atau tidak." (Wahai Kaum Kami, Penuhilah Seruan Orang Yang Menyeru Kepada Allah).
Dalam pidato selanjutnya, beliau menegaskan bahwa Daulah Islam tidak akan membedakan niat masing-masing fihak yang memeranginya. Hal ini karena faksi ini telah masuk dalam aliansi tunggal di mana pemimpinnya adalah nasionalis murtad, sebuah kenyataannya yang sekarang tidak lagi tersembunyi dari tentara peringkat terendah mereka. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang menekankan ukuran atas sebuah "niat" demi menerapkan "syari'ah," karena supremasi aliansi mereka dalam memerangi Daulah Islam bukanlah “niat” untuk menegakkan syari'at, melainkan itu adalah penolakan Syari'ah secara tegas dan sebagian besarnya termasuk manifestasi dari pemutusan wala' dan bara', pelaksanaan hudud, dan kinerja hisbah (amar ma'ruf dan nahi mungkar). Dengan demikian, aliansi mereka adalah salah satu dari kemurtadan, dan individu tidak dikecualikan hanya karena “niat” mereka.
Oleh karena itu, Syaikh Abu Muhammad al-'Adnānī mengatakan, "Adapun kalian para kelompok murtad dan agen-agen musuh; hai kelompok-kelompok hina di setiap tempat, hai manusia-manusia sampah, tidakkah kalian mengambil pelajaran dengan para pendahulu kalian dari berbagai kelompok di Iraq sepanjang tahun? Atau kalian tidak mengambil pelajaran dari apa yang kalian dapatkan di Syam? ... dengan izin Allah akan mendatangi kalian, dan sesugguhnya kami kasihan kepada kalian. Maka ambillah kata-kata kami dan renungkanlah... kami tahu bahwa niat kalian beragam, keadaan dan tujuan kalian beragam: ada dari kalian yang memerangi kami karena agama kami dan tidak menginginkan Daulah Islamiyah, karena benci dengan syari’at Allah dan untuk menolong thaghut, dan ridha dengan undang-undang buatan, dan golongan ini sedikit, alhamdulillah. Dan banyak dari kalian yang memerangi kami walau dia ingin menerapkan syari’at Allah, akan tetapi dia tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Ada juga dari kalian yang memerangi kami karena mengira kami adalah musuh yang menyerang, ada juga karena ingin mendapat sebagian keuntungan dunia dan gaji dari kelompoknya, ada juga dari kalian yang berperang karena semangat kesukuan atau ingin dibilang berani atau niatan lainnya dan perdagangan yang buruk, maka ketahuilah bahwa kami tidak membeda-bedakan kelompok dan tujuan-tujuan ini; hukumnya bagi kami setelah dia tertangkap adalah satu: tembakan di kepala atau pisau tajam di leher." (Katakan Kepada Orang-Orang Kafir: Bahwa Kalian Pasti Akan Dikalahkan).
Jika mereka memiliki niat yang baik dan mereka jujur atas niatnya, maka mereka akan meninggalkan aliansi Shahawat, bertobat dari kemurtadan mereka, mengucapkan takfir kepada mantan sekutu mereka, dan menyalakan peperangan untuk melawan mereka, dan bukannya dengan memerangi Daulah Islam. Syaikh Abu Muhammad al-'Adnani menasehati tentara Shahawat, "Dengan izin Allah. Sesungguhnya kami akan datang dengan izin Allah wahai para prajurit kelompok-kelompok di mana saja kalian berada walau dalam tempo lama. Bukan kalian yang kami inginkan, maka janganlah berdiri menghadang mujahidin. Maka siapa yang menyerahkan senjata dan bertaubat maka dia aman. Maka siapa yang duduk di masjid karena bertaubat maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintunya karena taubat maka dia aman. Siapa yang memisah dirinya dari fashilah atau katibah yang memerangi kami dan bertaubat maka dia aman. Dia aman terhadap jiwa dan hartanya, bagaimanapun permusuhannya terdahulu kepada mujahidin dan kejahatannya. Ya Allah, bukankah kami telah memberi udzur? Ya Allah saksikanlah." (Katakan kepada Orang-orang kafir: Bahwa kalian pasti akan dikalahkan).
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan bagi mujahidin di Syam, bahkan jika tentara salib, Thawaghit, agen-agen mereka, dan sekutu mereka membencinya.
Catatan kaki :
[1] Meskipun realitas bahwa faksi nasionalis telah diketahui oleh kepemimpinan pengklaim jihad, mereka menggunakan klaim dari Murji'ah untuk memperlakukan faksi murtad dan munafik sebagai Muslim serta membenarkan aliansi mereka dalam melawan Daulah Islam. Lihat Dabiq, edisi 8, "Irja': Bid'ah Paling Berbahaya". Lihat juga Dabiq, edisi 10, "Wawancara dengan Abu Samir al-Urdunī,".
[2] Lihat dalam edisi ini, "Dalam perbicangan Musuh".
